EnglishIndonesia

Email: info@sahabatanak.com

Partisipasi anak: apa yang hendak dicapai?

Irwanto
UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak – pasal 10: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Apa maksud dari pasal ini dan apa yang hendak dicapai? Dalam pasal 12 Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak (KHA) dinyatakan bahwa negara-negara pihak wajib memberikan kesempatan sesuai dengan aturan hukum setempat bagi anak-anak yang mampu menyatakan pendapat mengenai segala sesuatu yang menyangkut dirinya untuk menyampaikan padangan mereka dan pandangan mereka harus dihormati dan dipertimbangkan secara serius sesuai dengan kematangan mereka. Kewajiban ini terasa kontroversial jika dilihat dari konteks budaya di mana posisi anak biasanya adalah “mendengar” bukan “didengar”. Meskipun demikian, alasan di balik hak partisipasi anak sangat filosofis dan sangat mendasar.

Tidak satupun anak di dunia ini yang mempu memilih untuk lahir dari orangtua, tempat, atau Negara tertentu. Setiap anak harus menerima saja lahir dengan orangtua siapapun dan di Negara manapun. Bahkan dia tidak dapat protes ketika dilahirkan dalam kondisi yang paling buruk. Kenyataan ini merupakan keniscayaan yang bersifat universal. Persoalannya adalah ketika mereka lahir dalam keluarga miskin, berstatus minoritas secara budaya maupun eknomi, dengan latar belakang politik yang tidak dikehendaki – maka semua label dan konsekuensi negatif dari semua itu juga dilekatkan atau dikenakan padanya.

Banyak sekali anak mengalami perlakuan buruk karena situasi yang tidak pernah mereka pilih. Anak-anak Indonesia yang harus keluar sekolah karena orangtua miskin, latar belakang politik  atau agama dan suku orangtuanya yang tidak dikehendaki – entah berapa banyak. Jika ini berlanjut terus, maka kita tidak dapat memecahkan masalah yang bersifat lingkaran setan dan bersifat regeneratif. Kemiskinan akan langgeng jika setiap anak dari keluarga miskin kita perlakukan seperti anak miskin dan tidak memperoleh kesempatan. Demikian juga dengan persoalan kejahatan dan terorisme.

Untuk mengatasi hal itu, kita harus menemukan keniscayaan yang berlaku universal juga. Keniscayaan itu adalah bahwa setiap manusia dewasa mempunyai kebebasan untuk memilih bersikap dan memperlakukan anak-anak mereka. Negera yang mewakili orangtua dan orang dewasa mempunyai kebebasan bahkan dapat menciptakan otoritas untuk memilih memperlakukan anak-anak di wilayah kedaulatan mereka. Pasal 34 Undang-undang 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Oleh karena itu, Negara mengikatkan diri dengan kewajiban penting – yaitu: memperlakukan setiap anak di negeri ini dengan sebaik mungkin, dengan standar kualitas minimal yang sama, dan dengan kesempatan yang sama besarnya.

Mengapa sikap seperti ini penting? Pertanyaan ini akhirnya dijawab dalam dokumen pusat penelitian UNICEF yang ditulis oleh Gerison Lansdown (2005) Innocenti’s Insight – Evolving capacities of the Child. Buku ini memberikan alasan kuat mengenai hak partisipasi anak. Pertama, argumen terhadap pentingnya Negara diwajibkan untuk mengupayakan perlindungan anak secara administratif maupun legal dilandasakan atas kenyataan empiris bahwa masa kanak-kanak adalah masa yang sangat sensitif dan krusial bagi perkemangan manusia.

Riset psikologi dan neurologi (brain plasticity) menunjukkan bahwa periode kanak-kanak merupakan kesempatan terbaik untuk mengembangkan fondasi intelektual, mental, sosial, dan spiritual anak. Potensi inilah yang dalam dokumen HAM disebut “evolving capacities of the child”. Hilangnya kesempatan belajar dan pengasuhan yang berkualitas pada masa ini tidak dapat digantikan di periode perkembangan yang lain.  Masa kanak-kanak dianggap sebagai periode emas untuk mengembangkan manusia berkualitas yang memberikan manfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Perlakuan salah, perampasan kebebasan, dan pendidikan yang salah di masa ini akan memberikan konsekuensi yang negatif bagi perkembangan pribadi anak dan dapat merugikan semua pihak terkait.

Dalam kerangka itu, kewajiban Negara untuk melindungi anak ditambah cakupannya – yaitu: mendengarkan pandangan dan pendapat anak. Salah satu alasan untuk memberikan hak partisipasi anak ini adalah anak merupakan subyek atau pemilik dari hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, bagaimana hak-hak tersebut dihargai /dihormati tidak serta merta dapat diserahkan begitu saja pada orang dewasa. Banyak orang dewasa yang bertindak sepertinya bagi kepentingan terbaik untuk anak, tetapi kenyataannya tindakan tersebut sangat merugikan (contoh: hukuman fisik). Kedua, pengalaman anak dalam situasi kekerasan dan eksploitatif tidak selalu bersifat publik. Kekerasan dan eksploitasi banyak terjadi di ranah domestik – tidak banyak orang lain tahu. Anak harus menderita dalam kesunyian dan kebisuan. Pandangan dan pendapat anak memastikan bahwa apa yang mereka alami dapat dikemukan dan diketahui publik. Ketiga, pandangan orang dewasa dan proses hukum (due process of the law) tidak selalu sensitif terhadap kepentingan terbaik anak – di dengarkannya pandangan dan pendapat anak diharapkan mempengaruhi sistem administratif dan hukum untuk lebih sensitif.

Kita kembali ke pertanyaan awal: Apa yang ingin dicapai melalui hak partisipasi anak? Jawabannya jelas, memastikan bahwa kepentingan terbaik anak di mana anak terlibat dalam merumuskan apa itu “kepentingan terbaik” baginya, terpenuhi. Kedua, membuat semua orang dewasa terlibat dalam mempertahankan dan memperjuangkan masa kanak-kanak.

Jakarta, 14 Maret 2012