EnglishIndonesia

Email: info@sahabatanak.com

Pengesahan UU SPPA – Kado Hari Anak Nasional 2012

Disahkannya UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada hari Selasa lalu tanggal 3 Juli 2012 pada Rapat Paripurna merupakan gerbang awal untuk dapat melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum serta dapat menjamin perlindungan bagi anak dalam peradilan pidana dengan pertimbangan terbaik untuk anak. Dalam UU SPPA ini terlihat perkembangan dalam sistem hukum di Negara kita dengan masuknya Keadilan Restoratif yang akan digunakan dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/ pelaku, serta pihak lain yang terlibat untuk mencari penyelesaian dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak,  dengan tujuan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Selain itu dalam pendekatan keadilan restoratif ini, juga mendorong peran serta masyarakat agar terlibat dalam penyelesaian perkara anak. Tidak lagi hanya menyasar pada “anak sebagai pelaku” – sebagaimana kesan yang muncul dalam persepsi masyarakat, tetapi lebih kepada bagaimana mendidik anak agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak tentunya. Sesungguhnya yang dibutuhkan adalah bagaimana mendidik, memperbaiki kerusakan, dan memulihkan keadaan seperti semula sehingga dapat terbentuknya kedewasaan pada para pihak untuk waktu ke depannya yang lebih baik.

Sejalan dengan masuknya Keadilan Restoratif yang diperlukan bagi penyelesaian perkara pidana anak, maka diperlukan juga Diversi yang dijelaskan dalam UU SSPA dapat digunakan untuk tindak pidana yang ancamannya di bawah tujuh tahun. Diversi ini merupakan poin penting yang mempunyai tujuan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana dengan cara pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) UU ini. Dalam pelaksanaan Diversi haruslah memperhatikan beberapa hal penting yang juga dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3) yaitu,

1.    mempertimbangkan kepentingan korban
2.    kesejahteraan dan tanggung jawab anak
3.    penghindaran stigma negatif
4.    penghindaran pembalasan
5.    keharmonisan masyarakat serta kepatutan
6.    kesusilaan dan ketertiban umum


Tidak hanya terkait dengan Keadilan Restoratif dan Diversi, tapi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak inipun menjelaskan secara tegas tentang tata cara dan jangka waktu penangkapan, penahanan, klasifikasi pemidanaan. Hal-hal tersebut dapat digunakan agar tidak terjadi perampasan bagi kemerdekaan anak.

Selain poin-poin positif yang ada dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini, dilihat masih ada yang diperdebatkan terkait dengan batas usia anak. Meskipun sudah mengalami peningkatan dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebelumnya yang mengatur bahwa batas usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan adalah 8 tahun sedangkan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadi 12 – 18 tahun batas usia yang dapat dipertanggungjawabkan dan 14 – 18 tahun batas usia yang dapat dikenakan penahanan, akan tetapi usia ini pun dinilai belum ideal karena dilihat dari perkembangan sisi psikologis anak serta dapat dilihat juga berdasarkan data UNICEF pada tahun 2005 untuk membandingkan dengan negara-negara lain terkait dengan batas usia minimal anak yang dapat dibawa pada jalur pengadilan di antaranya, Austria (14), Belgia (18), Denmark (15), Inggris (10), Finlandia (15), Perancis (13), Jerman (14), Yunani (12), Irlandia (7), Italia (14), Luxemburg (18), Belanda (12), Irlandia Utara (8), Portugal (16), Skotlandia (8), Spanyol (16), Swedia (15). Maka tidak dapat dijadikan alasan pula bahwa dalam hal ini diputuskan batas usia yang dapat dipertanggungjawabkan adalah 12 - 18 tahun, karena sudah adanya peningkatan dari UU Pengadilan Anak yang sebelumnya 8 tahun karena lebih ideal batas usia yang dapat dipertanggungjawabkan adalah dengan usia minimum 14 tahun.

Secara keseluruhan, dengan disahkannya UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini tidak serta merta Pemerintah telah dapat mewujudkan perlindungan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sepenuhnya. Pemerintah masih memiliki hutang-hutang untuk menjamin dalam implementasinya setiap Anak yang Berhadapan dengan Hukum wajib mendapatkan Bantuan Hukum, karena banyaknya anak-anak tersebut harus berteman dengan penjara karena pidana ringan dan mereka tidak tahu bahwa mereka mempunyai hak untuk didampingi Kuasa Hukum dan mendapatkan Bantuan Hukum. Selain itu Pemerintah juga harus segera menyiapkan pendidikan khusus terkait anak kepada aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Pemerintah juga harus menyiapkan lembaga-lembaga khusus yang akan digunakan bagi anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) selama menempuh proses penyelesaian perkara pidana. Kita sebagai masyarakat sipil juga harus berperan aktif dalam mengawal implementasi  Pemerintah terhadap UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini karena akan berdampak langsung bagi anak-anak penerus bangsa Indonesia.

Selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2012!

Lana Teresa
Advokasi Sahabat Anak

Partisipasi anak: apa yang hendak dicapai?

Irwanto
UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak – pasal 10: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Apa maksud dari pasal ini dan apa yang hendak dicapai? Dalam pasal 12 Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak (KHA) dinyatakan bahwa negara-negara pihak wajib memberikan kesempatan sesuai dengan aturan hukum setempat bagi anak-anak yang mampu menyatakan pendapat mengenai segala sesuatu yang menyangkut dirinya untuk menyampaikan padangan mereka dan pandangan mereka harus dihormati dan dipertimbangkan secara serius sesuai dengan kematangan mereka. Kewajiban ini terasa kontroversial jika dilihat dari konteks budaya di mana posisi anak biasanya adalah “mendengar” bukan “didengar”. Meskipun demikian, alasan di balik hak partisipasi anak sangat filosofis dan sangat mendasar.

Tidak satupun anak di dunia ini yang mempu memilih untuk lahir dari orangtua, tempat, atau Negara tertentu. Setiap anak harus menerima saja lahir dengan orangtua siapapun dan di Negara manapun. Bahkan dia tidak dapat protes ketika dilahirkan dalam kondisi yang paling buruk. Kenyataan ini merupakan keniscayaan yang bersifat universal. Persoalannya adalah ketika mereka lahir dalam keluarga miskin, berstatus minoritas secara budaya maupun eknomi, dengan latar belakang politik yang tidak dikehendaki – maka semua label dan konsekuensi negatif dari semua itu juga dilekatkan atau dikenakan padanya.

Pernyataan Sahabat Anak

“Prioritas adalah Mencari Penyelesaian Jangka Panjang"

Jakarta, 21 Januari 2010 - Menanggapi rencana pemeriksaan kesehatan dan dubur terhadap anak-anak jalanan, Sahabat Anak meyakini bahwa yang diperlukan sebenrarnya adalah penyelesaian yang berorientasi jangka panjang dan menyeluruh, memastikan hak anak-anak jalanan terpenuhi.